Banner
Login Form



Konsultasi Perijinan Perusahaan
Konsultasi Perijinan TKA

Pemerintah : Satu Perusahaan Import, Satu Jenis Barang

Jakarta, - Peraturan pemerintah tentang pembatasan import suatu barang melalui suatu perusahaan importir dibatasi hanya untuk import satu kelompk barang saja. Peraturan ini mulai dilaksanakan pada bulan ini, yaitu satu perusahaan importir hanya diperbolehkan untuk melakukan kegiatan importasi satu kelompok barang saja, hal ini guna menertibkan para importir.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 27 Tahun 2012 mengenai ketentuan angka pengenal impor. Permendag yang baru diterbitkan pada bulan ini sebagai ganti dari Permendag No 39 tahun 2011 mengenai impor barang jadi yang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) harus dihapus.

Bayu Krisnamurti mengatakan, "seperti yang diketahui, Permendag nomer 39 tahun 2010 telah diputus oleh MA dan diminta Menteri Perdagangan mencabut Permendag nomer 39. Mendag telah melaksanakan amanah MA dengan mengeluarkan Permendag Nomor 24 tahun 2012 tentang pencabutan Permendag Nomor 39 tahun 2010," Jakarta, Kamis (3/5).

Bayu menegaskan, dengan Permendag ini setiap perusahaan yang ingin menjadi importir harus memegang angka pengenal importir. Tanda pengenal tersebut dikeluarkan dengan dua jenis.

Pertama, Angka pengenal importir umum (APIU), yang menetapkan bahwa satu perusahaan hanya boleh memiliki satu pengenal angka importir umum. Kemudian satu pemegang APIU hanya dibolehkan mengimpor barang yang berada hanya di satu bagian dari daftar bagian dalam sistem klasifikasi barang (Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 tahun 2012.

Sebagai gambaran, sampai saat ini Indonesia mengimpor kurang lebih 8 ribu item berdasarkan kelompok nomor harmonized system (HS). "Dari 8 ribu itu terdapat dalam klasifikasi barang di kelompokkan dalam 21 bagian atau 21 kelompok atau kurang lebih 400 kelompok.sebagai contoh kelompok plastik, kelompok karet, kelompok tekstil dan barang tekstil, kelompok kendaraan air dan udara," jelasnya.

Kedua, menurut Bayu, importir harus memiliki tanda angka pengenal importir produsen (APIP). APIP memperbolehkan importir untuk mengimpor barang modal, bahan baku dan bahan penolong yang terkait dengan proses produksinya.

APIP juga dibolehkan mengimpor barang jadi untuk kepentingan yaitu untuk kepentingan tes pasar dan untuk kepentingan komplementari atau pelengkap. Tapi untuk 2 kepentingan ini Bayu memberi catatan bahwa berlaku ketentuan jumlah dan waktu barang, jadi APIP akan terbatas sesuai dengan kementerian terkait. "Konteksnya adalah untuk memberikan keadlian dan untuk intensif bagai pengembangan industri di dalam negri proses produksi dalam negri," tambahnya.

Secara garis besar Bayu mengatakan, Permendag ini mengatur importir untuk lebih tertib dalam melakukan kegiatannya. Selain itu, aturan ini dapat meningkatkan kredibilitas importir yang bekerjasama dengan Indonesia.

"Jika mengimpor kendaraan maka seyogyanya tidak diperbolehkan mengimpor kelompok lain. Tujuannya adalah agar lebih tertib dan bisa mendapatkan importir yang lebih bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Bayu juga mengatakan, dengan adanya Permendag 27 tahun 2012 maka Permendag 134 tahun 1996 tentang kegiatan impor dalam negeri dan barang komplementer oleh perusahaan asing dan Permendag 45 tahun 2009 tentang angka pengenal importir dinyatakan tidak berlaku.